SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM KONTEMPORER

SEJARAH SOSIAL  HUKUM ISLAM PERIODE KONTEMPORER[1]

A.    Latar Belakang

Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Dalam bahasa arab sejarah disebut tarikh, sejarah dianggap sebagai entitas yang sangat mendasar dalam kehidupan.

Sejarah adalah gambaran riil dari potret kehidupan yang sangat varian dan dinamis. Akumulasi perilaku sosial keagamaan maupun perilaku sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat plural dapat diamati dan dikritisi melalui fakta empirik peninggalan sejarah kehidupan manusia. Dengan demikian semua perilaku sosial, baik perilaku positif maupun negatif akan dapat dilacak melalui data-data historis. Atas dasar ini, fungsi maupun kontribusi sejarah bagi generasi kemudian adalah memberikan pelajaran mendasar bagi kehidupannya yang tentu dianggap mampu memberikan inspirasi bagi praktik kehidupan yang akan datang.

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang hukum Islam yang belakangan muncul misalnya cloning, bayi tabung, dan lain-lain. Persoalan-persoalan dalam bidang ekonomi misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, bursa efek, dan lain-lain. Padahal wahyu yang turun pada Rasulullah telah berhenti, Al-Qur’an telah tamat, tidak ada yang ditambah lagi. Hadis tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Sementara tidak semua kasus kehidupan yang perlu didudukkan hukumnya terekam oleh ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah.

Dengan demikian sejarah pada hakikatnya tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Sejarah akan menjadi inspirasi kehidupan dan kehidupan pada gilirannya juga akan menjadi sejarah baru bagi generasi yang akan datang. para orientalis memandang bahwa hukum Islam memiliki karakter ruang lingkup yang terbatas (tahdid), tetap (sabat), pasti (qath’i), dan abadi (dawam). Oleh karena itu, hukum Islam tidak dinamis dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengannya. terkait dengan sejarah penetapan dan penentuan hukum dalam Islam. Sebab dengan mengetahui sejarah penetapannya ( tarikh tasyri’) berarti masyarakat telah memiliki ilmu yang sangat tepat untuk mengetahui Sejarah Sosial Hukum Islam Priode Kontemporer.

Masa Kontemporer seperti yang kita rasakan sekarang ini banyak sekali kemajuan dan perubahan prilaku sosial di masyarakat oleh karena itu dituntut adanya suatu atauran agama yang mengatur prilaku masyarakat yang secara kontemporer. Oleh karena itu para ulama menetapkan hukum islam berdasarkan kondisi sosial masyarakat saat ini, produk hukum tersebut dikenal dengan produk hukum priode kontemporer oleh sebab itu banyak buku-buku fiqh kontemporer yang di terbitkan.

B.     Pengertian

Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab (شجرة: šajaratun) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh (تاريخ ). Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu  atau  penanggalan. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte yang berarti sudah terjadi.[2]

Sedangkan pengertian menurut Aristoteles Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang konkrit.

Sejarah tidak bisa dilepaskan dengan kondisi sosial masyarakat karena pengertian Sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas.[3] menurut Kartodirjo mengartikan sejarah sosial secara luas dia menganggap setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok, dapat disebut sejarah sosial[4]. 

Dalam perkembangannya sejarah sosial mendapat konotasi yaitu sebagai
sejarah perjuangan kelas pada umumnya, dan berdekatan dengan arti tersebut ialah
sejarah sosial sebagai sejarah gerakan sosial, antara lain mencangkup gerakan serikat
buruh, gerakan kaum sosialis, gerakan kaum nasionalis, gerakan emansipasi wanita,
gerakan anti perbudakan dan lain sebagainya. Gerakan sosial (social movement)
sebagai gejala sejarah senantiasa menarik karena di dalamnya terdapat proses
dinamis dari kelompok dari kelompok sosial yang dimobilisasi oleh tujuan ideologis,
terutama pada fase gerakan itu belum melembaga secara ketat sebagai organisasi formal.

Aspek prosesual juga sangat menonjol dalam  sejarah sosial seperti sejarah urban (kota) yang mencangkup proses urabanisasi, mobilitas penduduk, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya, sejarah bisnis, rekreasi, kesenian, dan lain sebagainya. Sebagai pusat dinamika sosial, kota sudah barang tentu kaya raya akan datanya. Sejarah Revolusi sudah barang tentu pada umumnya berpusat di kota-kota. Gerakan  massa berlokasi di kota pula. 

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia[5] dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli lingusitik dan semantik bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat.[6] Perubahan dalam masyarakat dapat  terjadi disebabkan karena adanya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir serta menimbulkan konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat.[7]

Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.  Dalam teori hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (al-‘Adah Muhakkamah)[8] selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata.[9] Dengan kata lain perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya. [10]

Sedangkan kontemporer adalah pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini.[11]  Secara etimologis, kata “kontemporer” berasal dari dua kata, yaitu kata co yang artinya bersama dan kata tempo yang berarti waktu. Sehingga, kontemporer berarti bersifat kekinian atau merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui. Maka, dapat dikatakan, bahwa “kontemporer” merupakan masa, di mana kita berada dalam suatu zaman.

Karena kontemporer menggambarkan sebuah keadaan waktu yang sedang berjalan itu lah, maka sesuatu yang bersifat kontemporer tidak bersifat tetap dan cenderung terus-menerus mengalami perubahan. Namun, kontemporer itu sendiri tidak dapat lepas dari apa yang sudah berlalu, karena sesuatu yang ada pada saat ini juga dipengaruhi oleh yang sudah berlalu. Jadi pengertian sejarah sosial hukum islam priode kontemporer adalah pengetahuan yang mempelajari kejadian yang telah terjadi pada masa kini (kontemporer) yang berkaiatan dengan penetapan hukum islam yang mengacu pada kondisi sosial umat islam

C.     Kondisi Sosial dan Pemikiran Kontemporer

Fenomena pemikiran kontemporer sesungguhnya merupakan respon atas kondisi sosial kekalahan bangsa Arab di tangan Israel pada perang enam hari Juni 1967. Peristiwa itulah yang menjadi garis pemisah antara apa yang disebut dengan pemikiran modern dan pemikiran kontemporer, Problem utama pemikiran Islam Kontemporer umumnya terkait sikap terhadap tradisi (turats) di satu sisi dan sikap terhadap modernitas (hadatsah) di sisi yang lain.

 Berbeda dengan pemikiran tradisional yang menyikapi modernitas dengan apriori demi konservasi, juga berbeda dengan pemikiran modern yang menyikapi tradisi sebagai sesuatu yang mesti dihilangkan demi kemajuan; pemikiran Islam Kontemporer terlibat pembacaan kritis terhadap kondisi tradisi dan modernitas sebelum akhirnya mempertemukan keduanya, dalam kerangka menjawab tantangan kontemporer. Bagaimana struktur pemikiran Islam Kontemporer, trend apa yang menjadi gagasan besarnya.

Dibawah ini akan disebutkan kondisi sosial masyarakat priode kontemporer:[12]

1.         Masa Modren

Sekularisasi pada masa moderen mempengaruhi budaya kontemporer pada masa sekarang ini. Masa moderen berawal sejak abad ke 18, saat ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang di golongan masyarakat menengah sebagai perpanjangan dari manusia yang membuat aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi yang berkembang itu jelas tidak mengenal hal-hal yang bersifat pribadi, sehingga dalam budaya moderen, muncullah semangat zaman, yaitu tidak lagi ada pengkelas-kelasan dalam masyarakat. Pada masa moderen, hal-hal pribadi menjadi netral atau dikesampingkan, saat berada di ruang publik. Maka, muncullah sekularisasi yang memisahkan urusan pribadi (pada mulanya agama) dengan urusan publik (pada mulanya kenegaraan), sedangkan di masa sebelumnya, urusan agama sama dengan urusan Negara. Masa kontemporer pada saat ini merupakan masa post moderen, di mana teknologi sudah lebih berkembang lagi, khususnya di bidang teknologi informasi yang seolah menghapuskan strata dalam masyarakat.

Bagi Hans Bertens, postmodernisme adalah meleburnya batas wilayah dan pembedaan antara high culture dan low culture, antara penampilan dengan kenyataan, dan segala oposisi biner lainnya, seperti tak ada lagi batasan antara budaya timur dan barat. Bahkan, cita rasa dan gaya hidup juga sudah tidak ada lagi batas-batasnya. Saat ini, gaya hidup bukan lagi menjadi monopoli suatu kelas, tetapi sudah menjadi lintas kelas, sehingga kelas atas, menengah, bawah yang dulu terlihat jelas sudah tidak lagi terlihat jelas, karena sudah bercampur-baur.

Maka dari itu, budaya kontemporer saat ini adalah budaya dediferensiasi, di mana terjadi peleburan di segala bidang.

2.         Hiperealitas

Budaya kontemporer pada saat ini juga dapat disebut sebagai budaya hiperrealitas atau hyperreality. Menurut Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman dan Jean Baudrillard, seorang filsuf, sosiolog, serta pakar kebudayaan asal Prancis, budaya kontemporer pada masa sekarang ini muncul karena adanya perkembangan yang sangat hebat dalam bidang teknologi informasi, seperti televisi, telepon, handphone, dan internet yang menggeser konsepsi ruang dan waktu yang seharusnya serempak menjadi konsepsi ruang dan waktu yang tidak lagi sistematis.

Contoh dari fenomena, di mana manusia telah dapat mengatasi ruang dan waktu, yaitu: Dengan adanya televisi, kita bisa melihat tempat-tempat yang jauh tanpa harus pergi ke tempat tersebut, serta dengan adanya siaran langsung di televisi, kita bisa menonton sebuah kejadian di tempat yang jauh dalam waktu yang bersamaan. Atas dasar gejala tersebut, muncullah dua pendapat:

a.       Haiddeger

Menurutnya, fenomena budaya kontemporer ini adalah hyperreality, karena pada saat ini, muncul lautan informasi. Sehingga, budaya kontemporer merupakan budaya yang tidak memiliki center atau patokan.

Misalnya, tidak ada lagi aturan-aturan dalam membuat suatu karya seni, contohnya dalam musik. Dalam masa kontemporer, setiap musisi memiliki kebebasan untuk membuat karyanya sendiri. Namun, karya yang diakui oleh masyarakat atau diafirmasi sosial lah yang akhirnya menjadi budaya. Sebagai contoh, Michael Jackson memiliki ciri khas sendiri dalam bernyanyi dan aksi panggungnya, sehingga ia memiliki massa yang menggemarinya. Karena ia telah diakui oleh massanya itu lah, Michael Jackson menciptakan sebuah kebudayaannya sendiri, yaitu kebudayaan pop.

b.        Baulrillard

Pada dasarnya, pendapat Baudrillard ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Heidegger mengenai budaya kontemporer, yaitu masa ini muncul setelah teknologi mulai berkembang dengan pesat. Perkembangan dalam bidang teknologi ini menimbulkan gejala hiperrealitas, di mana fakta dan fiksi atau rekayasa sudah berbaur. Namun, bukan hanya fakta dan fiksi atau rekayasa saja yang berbaur, tetapi juga sebuah kondisi, di mana kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, serta kebohongan yang berbaur dengan kebenaran.

Misalnya, pada masa kontemporer ini banyak bermunculan iklan-iklan di media cetak, maupun elektronik. Pada iklan-iklan tersebut, bintang iklan selalu terlihat sempurna secara fisik, namun ternyata kenyataannya tidak demikian. Dengan kecanggihan teknologi, kekurangan-kekurangan pada bintang iklan tersebut sudah tidak terlihat lagi, sehingga gejala dalam budaya kontemporer pada saat ini adalah juga memudarnya batasan antara fiksi dengan fakta.

Karena itu lah, dalam masa kontemporer ini, kita tidak lagi dituntut untuk berpikir secara sistematis. Sehingga, pada masa kontemporer saat ini, situasinya sangat bertentangan dengan Cartesian atau konsepsi dari Rene Descartes, yaitu untuk berpikir secara jernih dan terpilah-pilah. Maka dari itu, seseorang tidak dapat lagi hanya memegang hanya satu makna, misalnya satu disiplin ilmu saja, melainkan harus dapat memegang beberapa makna.

Contohnya, saat ini, kita merasa sangat mudah, jika ingin mencari informasi atau pengetahuan tertentu melalu internet. Hampir semua informasi yang kita butuhkan bisa dicari melalui internet. Sehingga, kita tidak hanya bisa memegang satu makna, misalnya satu situs tertentu saja, karena kita dipaparkan oleh berbagai sumber dengan informasi yang sangat beragam.

3.      Budaya Populer

Dengan tidak adanya otoritas tunggal yang memberi aturan pada masa kontemporer ini, maka di sini yang berperan adalah logika massa yang cenderung silih-berganti. Sesuatu yang dikenal dan diakui oleh massa yang banyak, itulah yang menjadi kebudayaan pada masa ini. Dalam kata lain, sesuatu yang populer pada saat ini lah yang menjadi budaya, sehingga budaya kontemporer pada saat ini juga dihubungkan dengan budaya populer atau pop culture.

Dalam aplikasi budaya populer, misalnya dalam musik pop, sudah tidak ada lagi pemisahan dalam genre-genrenya. Musik apapun yang digemari oleh banyak orang atau telah menjadi mainstream, itulah yang disebut musik pop.

Pop culture cenderung disukai oleh banyak orang, karena pop culture merupakan kebudayaan yang pragmatis dan praktis, sehingga mudah dikonsumsi massa dan “membuai indera”.

Contoh lainnya, saat ini orang-orang menyukai hal-hal yang serba cepat, karena konsepsi ruang dan waktu yang sudah bergeser tadi, sehingga buku-buku yang menawarkan pengetahuan, serta keterampilan yang bisa diperoleh dalam waktu singkat sangat digemari oleh masyarakat. Kita dapat melihat kecenderungan ini dari semakin banyaknya diterbitkan buku-buku yang bersifat pragmatis praktis (buku-buku mengenai how to atau buku-buku self-help) atau majalah-majalah yang berisi tips-tips praktis mengenai berbagai hal praktis.

Dengan budaya populer yang serba instan ini, maka muncullah apa yang disebut dengan banalisme atau kedangkalan, yaitu seseorang jadi kehilangan makna sesungguhnya, karena adanya teknologi-teknologi yang menawarkan kemudahan hidup.

Misalnya, pada saat ini banyak sekali remaja yang lebih senang bergaul lewat jejaring sosial yang bersifat semu, daripada berteman dengan ikut dalam suatu kegiatan yang konkret. Dalam dunia maya, mereka bisa jadi sangat lihai bergaul, tetapi pada kanyataannya tidak, padahal kita hidup dalam dunia yang nyata.

Itulah gambaran sekelumit kondisi sosial masyarakat kontemporer, semua sosio masyarakat sudah berbeda jauh dengan zaman yang telah lampau, oleh karenanya dalam kondisi sosial tersebut agar masyarakat tidak terjerumus atau terperangkap dalam kebingungan untuk bertindak berdasarkan agama, maka lahirlah atau di tetapkanlah sebuah penetapan hukum islam yang bersifat kontemporer guna mengikuti perkembangan zaman

D.    Produk Hukum Masalah Kondisi Sosial Priode Kontemporer

Pada masa sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat namun masyarakat belum ada patokan untuk berpijak dikarenakan permasalahan tersebut tidak ada dizamannya nabi maupun dindalam nash al-quran. Namun beruntung para ulama bisa memecahkan kondisi sosial tersebut dengan fatwa-fatwa hukum sebagai landasan berpijak umat islam, di antara fatwa-fatwa tersebut yakni mengenai:

1.        Bank Susu

Mengenai masalah bank susu ada dua pendapat fiqh yang saling bertentangan yakni yang pertama pendapat yang membolehkan Ulama besar semacam Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "bank susu." Asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar’iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

Beliau cenderung mengatakan bahwa bank air susu ibu bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Beliau juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual air susunya, bukan sekedar menyumbangkannya. Sebab di masa nabi, para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual air susu.

Bahkan Al-Qaradawi memandang bahwa institusiyang bergerak dalam bidang pengumpulan ‘air susu’ itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala.

Selain Al-Qaradawi, yang menghalalkan bank susu adalah Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.

Sengkan yang  tidak membenarkan bank susu di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya bank air susu adalah Dr. Wahbah Az-Zuhayli dan juga Majma’ Fiqih Islami. Dalam kitab Fatawa Mua`sirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah.

Demikian juga dengan Majma’ Fiqih Al-Islami melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 – 28 Disember 1985/ 10 – 16 Rabiul Akhir 1406. Lembaga inidalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.[13]

2.      Bank Sperma

Bank sperma sebenarnya telah berdiri pada tahun 1980 di Escondido California yang didirikan oleh Robert Graham, si kakek berumur 73 tahun, bank tersebut menawarkan layanan penyimpanan sperma bagi kaum lelaki muda yang tidak berencana untuk punya keturunan, namun mereka takut kalau nanti mereka tidak akan menghasilkan semen yang cukup secara jumlah dan kualitas, ketika mereka berencana untuk memiliki keluarga.

Diantara fuqaha yang memperbolehkan/menghalalkan inseminasi buatan yang bibitnya berasal dari suami-isteri ialah Syaikh Mahmud Saltut, Syaikh Yusuf al-Qardhawy, Ahmad al-Ribashy, dan Zakaria Ahmad al-Barry. Secara organisasi, yang menghalalkan inseminasi buatan jenis ini  yaitu Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’ Depertemen Kesehatan RI, Mejelis Ulama` DKI Jakarta, dan Lembaga Fiqih Islam OKI yang berpusat di Jeddah. Hal ini juga sesuai dengan keputusan (fatwa) Majelis Ulama Indonesia tentang masalah bayi tabung atau enseminasi buatan. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd a z-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Dalam masalah munculnya bank sperma ada juga yang berpendapat hal ini, Terdapat dua hukum yang perlu difahami di sini. Pertama, hukum kewujudan bank sperma itu sendiri dan kedua, hukum menggunakan khidmat bank tersebut yakni mendapatkan sperma lelaki untuk disenyawakan dengan sel telur perempuan bagi mewujudkan satu kehamilan dengan cara enseminasi buatan. Pertama dari segi hukum kewujudan bank sperma itu sendiri, maka hal ini tidaklah dengan sendirinya menjadi satu keharaman, selama bank tersebut mematuhi Hukum Syara’ dari segi operasinya.

Ini berdasarkan segi hukum, boleh saja suami menyimpan air mani mereka di dalam bank sperma hanya untuk isterinya apabila keadaan memerlukan. Namun begitu, sperma itu mestilah dihapuskan apabila si suami telah meninggal. Sperma tersebut juga mesti dihapuskan jika telah berlaku perceraian (talaq ba’in) di antara suami isteri. tetapi jika (mantan) isteri tetap melakukan proses memasukkan sel yang telah disimpan itu ke dalam rahimnya, maka dia (termasuk dokter yang mengetahui dan membantu) telah melakukan keharaman dan wajib dikenakan ta’zir. kedua menggunakan khidmat bank sperma tersebut yakni mendapatkan sperma lelaki untuk disenyawakan dengan sel telur perempuan untuk mewujudkan kehamilan dengan cara enseminasi buatan hal ini juga sama seperti pendapat yang tela dijelaskan diatas yang dibolehkan hanya percampuran antara sperma suaminya sendiri dengan ovum isterinya sendiri.[14]

3.      Waktu Buka Puasa di Pesawat

Jika siang hari seseorang yang berpuasa berada di pesawat dan ia tetap menjalankan puasanya hingga malam hari (tenggelamnya matahari), ia tidaklah boleh berbuka puasa kecuali jika telah tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di sini dilihat dari posisi orang yang melakukan perjalanan (bukan dari tempat awal ia berpuasa, pen). [Fatwa Al Lajnah Ad Daimah no. 5468, 10/138. Yang menandatangani fatwa ini, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz selaku ketua, Syaikh ‘Abdurrozaq ‘Afifi selaku wakil ketua, Syaikh ‘Abdullah bin Ghudayan dan Syaikh ‘Abdullah bin Qo’ud selaku anggota[15]

E.     Penetapan Hukum Islam priode Kontemporer

Sebelum memulai pembahasan pada sub ini, yang dimaksud hukum Islam dalam makalah ini adalah fiqh, Seperti kita ketahui bahwa makna fiqh adalah ilmu/pemahaman tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang difahami dali dalil-dalilnya yang terperinci  Sebagai suatu ilmu tentu saja harus bersandar pada sumber yang kuat dan jelas.

Sebelum kita membicarakan apa saja yang termasuk sumber Hukum Islam, ada baiknya kita bahas dulu arti dari sumber hukum itu. Sumber dalam hukum fiqh merupakan terjemahan dari مصدر ج مصادر . Ada juga orang yang menyebutnya dengan dalil (دليل ) karena beranggapan bahwa kedua kata tersebut adalah sinonim. Namun, bila dilihat secara etimologis, keduanya tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan dengan kata “syari’ah”. Kata masdar dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah.[16]

Kata “sumber” dalam pengertian ini dapat digunakan untuk al-Qur’an dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah tempat ditimbanya hukum syara, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma, qiyas,dan yang lainnya , karena bukan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma, dan qiyas merupakan cara/metode dalam menemukan hukum. Para ulama mengartikan dalil dengan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada apa yang dikehendaki. [17]

Secara istilah dalil - seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf - sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’ yang bersifat amali, baik secara qathi’ maupun secara dhanni. Oleh karena itu kata “dalil” dapat digunakan untuk al-Qur’an dan sunnah juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Al-Qur’an dan Sunnah merupakan الأدلة الأحكام المنصوصة sedangkan ijma dan qiyas merupakan الأدلة الأحكام غير المنصوصة . Untuk yang pertama sering para ulama menyebutnya dengan dalil naqli sementara yang kedua disebut dalil aqli.

Selain ijma dan Qiyas yang termasuk dalam katagori ini adalah al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-istishab, al-Urf, syar’u man qablana, qaul shahabi. Namun yang disepakati para ulama hanyalah ijma dan qiyas, artinya semua ulama memakai keduanya sebagai dalil hukum. Sementara yang lainnya para ulama berbeda pendapat ada yang memakai, ada pula yang menolaknya. Yang termasuk sumber hukum dan dalil hukum Islam adalah :

1. Al-Qur’an

Yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang ditutunkan kepada Nabi Muhammad Saw ditulis dalam mushaf, diturunkan dengan perantraan malaikat Jibril dinukilkan secara mutawatir, terdiri dari 30 juz dan 114 surat, merupakan mukjizat bagi kenabian Muhammad dan bagi yang membacanya merupakan ibadah.

Dari 6 ribuan lebih ayat al-Qur’an, hanya sebagian kecil yang mengandung hukum yaitu yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan perbuatan dan ketentuan yang ditetapkan. Hukum-hukum tersebut mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan manusia dan alam sekitarnya Al-Qur’an merupakan sember utama bagi hukum Islam sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Alqur’an itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

Karena kedudukan al-Qur’an merupakan sumber pertama dan utama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyyelesaiannya dari al-Qur’an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur’an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur’an. Al-Qur’an juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar al-Qur’an, maka harus sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur’an. Artinya sumber yang lain tidak boleh bertentangan/menyalahi al-Qur’an.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun taqrir Nabi.  Dari definisi ini dapatlah kita fahami bahwa ada tiga katagori sunnah yakni sunnah qauliyah yakni ucapan lisan Nabi yang didengan dan dinukilkan oleh sahabatnya.

Sunnah fi’liyah yakni semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat, diperhatikan oleh sahabat nabi kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Sunnah taqririyah merupakan sikap Nabi terhadap perbuatan para shahabat. Al-Sunnah ini berkedudukan sebagai sumber dan sekaligus sebagai dalil hukum dalam hukum Islam setelah al-Qur’an. Dilihat dari segi kualitasnya, sunnah yakni mutawatir, masyhur dan ahad.[18] Ketiga tingkatan ini merupakan sumber dan dalil hukum Islam.

3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis. Para ulama sepakat bahwa ijma dapat dijadikan argumentasi untuk menetapkan hukum syara, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siap ulama yang berhak menetapkan ijma kecuali ijma shahabat. Ijma adalah salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi setingkat dibawah dalil nash (al-qur’an dan sunnah). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur’an dan sunnah, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum syara. Dan ijma’ tersebut adalah ijma yang sharih, sementara ijma sukuti tidak dimasukkan kedalam katagori ijma yang dapat dijadikan argumentasi, demikian pendapat imam Syafi’i.

4. Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan Sunnah dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Atau dengan perkataan lain qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illah hukum.

Dengan qiyas ini berarti para ulama telah mengembalikan ketentuan hukum suatu pada sumbernya yani al-Qur’an dan Sunnah. Karena hukum Islam terkadang bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Yang dilakukan dalam qiyas adalah penetapan analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat, maka hasilnya adalah akan melahirkan hukum yang sama pula karena azas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifar yang membentuknya.

F.      Metode Penjelasan dan Pendekatan Hukum Islam Kontemporer

Salah satu metode penjelasan dan pendekatan dalam memecahkan permasalahan kontemporer adalah melalui metode lintas madzhab (perbandingan Madzhab) yakni dengan mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua madzhab fiqh seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Dzahiri, Syi’ah Imamiyah dll beserta dalil-dalil dan qaidah-qaidah istinbath masing-masing madzhab dalam membahas sesuatu persoalan.

Kemudian dibanding antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk kemudian dipilih satu pendapat yang lebih benar, karena didukung oleh dalil terkuat, ataupun dengan mengetengahkan pendapat baru yang dapat digali dari al-qur’an dan sunnah melalui metode kajian ushuli, qaidah istinbath, maqasid syari’ah dan ilmu bantu lainnya secara objektif dan terlepas dari pengaruh pendapat dan bembelaan terhadap madzhab tertentu, serta terjauh dari segala unsur subjektifitas pribadi, golongan dll. selanjutnya pendapat itu dibandingak dengan hukum positif dengan tidak perlu mamaksakan pendapat dan pendirian pembahasnya sendiri. Metode ini merupakan metode yang paling efektif untuk membasmi khilafiyah, mempersatukan umat, memperkenalkan hakekat syari’at Allah yang hakiki dan untuk membuktikan bahwa fiqh Islam dapat berkembang dan cocok untuk setiap tempat, dan setiap waktu.

Adapun metode pembahasannya adalah dengan metode tematik yakni terfokus pada suatu permasalahan/persoalan tertentu, kemudian dibasas secara cukup luas dan mendalam, sehingga semua bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan permasalahan pokok ikut terlibat seperti ilmu kedokteran, kimia, fisika dll. Persoalan yang dibahas juga tidak hanya terbatas pada persoalan yang telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh, akan tetapi meliputi pembahasan persoalan yang timbul dalam masyarakat khususnya permasalahan yang baru dan bersentuhan dengan teknologi seperti kloning, bank susu atau permasalahan-permasalahan aktual lainnya.

G.    Kesimpulan

Pengertian sejarah sosial hukum islam priode kontemporer adalah pengetahuan yang mempelajari kejadian yang telah terjadi pada masa kini (kontemporer) yang berkaiatan dengan penetapan hukum islam yang mengacu pada kondisi sosial umat islam

fenomena pemikiran kontemporer sesungguhnya merupakan respon atas kondisi sosial kekalahan bangsa Arab di tangan Israel pada perang enam hari Juni 1967. Peristiwa itulah yang menjadi garis pemisah antara apa yang disebut dengan pemikiran modern dan pemikiran kontemporer, Problem utama pemikiran Islam Kontemporer umumnya terkait sikap terhadap tradisi (turats) di satu sisi dan sikap terhadap modernitas (hadatsah) di sisi yang lain

Berbeda dengan pemikiran tradisional yang menyikapi modernitas dengan apriori demi konservasi, juga berbeda dengan pemikiran modern yang menyikapi tradisi sebagai sesuatu yang mesti dihilangkan demi kemajuan; pemikiran Islam Kontemporer terlibat pembacaan kritis terhadap kondisi tradisi dan modernitas sebelum akhirnya mempertemukan keduanya, dalam kerangka menjawab tantangan kontemporer. Bagaimana struktur pemikiran Islam Kontemporer, trend apa yang menjadi gagasan besarnya

Dibawah ini akan disebutkan kondisi sosial masyarakat priode kontemporer:

1.         Masa Modren

2.         Hiperealitas

3.         Budaya Populer

Karena berkembangnya budaya-budaya di atas maka muncul juga permasalahan sosial yang belum ada hukumnya seperti bank susu, bank sperma, ulama telah menfatwakan mengenai hukum tersebut namun ada perbedaan pendapat akan tetapi hal tersebut wajar-wajar saja tinggyang terbaik buat kita.

kita memilih Salah satu metode penjelasan dan pendekatan dalam memecahkan permasalahan kontemporer adalah melalui metode lintas madzhab (perbandingan Madzhab) yakni dengan mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua madzhab fiqh seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Dzahiri, Syi’ah Imamiyah dll beserta dalil-dalil dan qaidah-qaidah istinbath masing-masing madzhab dalam membahas sesuatu persoalanmetode pembahasannya adalah dengan metode tematik yakni terfokus pada suatu permasalahan/persoalan tertentu, kemudian dibasas secara cukup luas dan mendalam, sehingga semua bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan permasalahan pokok ikut terlibat seperti ilmu kedokteran, kimia, fisika dll. Persoalan yang dibahas juga tidak hanya terbatas pada persoalan yang telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh, akan tetapi meliputi pembahasan persoalan yang timbul dalam masyarakat khususnya permasalahan yang baru dan bersentuhan dengan teknologi seperti kloning, bank susu atau permasalahan-permasalahan aktual lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Salam Arief, 2003, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, Yogyakarta: LESFI

Dias A. Kinanti, Budaya Kontemporer, diakses pada tanggal 20 Mei 2013

Harun Nasution, 1998, Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Kartodirjo Sartono, 1993, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

L ahmuddin Nasution, 2001, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muchlis Usman, 1999, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasrun Haroen, 1997, Ushul Fiqh I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Romli SA, 1999, Muqaranah Madzahib fil Ushul, Jakarta, Gaya Media Pratama

Soerjono Soekanto, 1975, Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit UI

Era Muslim, Bank Susu dalam Perspektif Islam, di akses tanggal 2 Juli 2013

.................., Empat Permasalahan Kontemporer, di akses pada tanggal  2 Juli 2013

Masailul Fiqhiyah, Bayi Tabung, Bank Sperma, dan Bank ASI, di akses pada tanggal 2 Juni 2013

Wikipidia, Pengertian sejarah di akses di WWW.Kikipidia.com Pada tanggal 20 Mei 2013

---

[1] Disusun oleh Supriyadi NIM 212 301 0366 mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas  Ahwalusaksyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,  yang di presentasikan pada makalah Sejarah Sosial Hukum Islam yang di bimbing oleh Dr. Ahmad Dahlan, M.Ag

[2] Wikipidia, Pengertian sejarah, di akses di WWW.Kikipidia.com Pada tanggal 20 Mei 2013

[3] Pengertian sosial menurut Keith Jacob

[4] Kartodirjo Sartono, 1993, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal 50.

[5] Najm ad-Din at-Tufi menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah maslahah bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nashter tentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah nash.  Lihat dalam  Nasrun Haroen, 2007,  Ushul Fiqh I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, hlm. 125. 

[6] Harun Nasution, 1999, Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam”, dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), Cita dan Citra Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 19.

[7] Abd. Salam Arief, 2003, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut,  Yogyakarta: LESFI,  hlm. 3

[8] Al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nazair (Sarang: Ma’had ad-Din al-Anwar, t.t),  hlm. 99.  Muchlis Usman, 1999, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 140.

[9] Soerjono Soekanto,  1975, Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, hlm. 139-140.

[10]L ahmuddin Nasution, 2001, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 254.

[11] Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 522.

[12] Dias A. Kinanti, Budaya Kontemporer, diakses pada tanggal 20 Mei 2013

[13] Era Muslim, Bank Susu dalam Perspektif Islam, di akses tanggal 2 Juli 2013

[14] Masailul Fiqhiyah, Bayi Tabung, Bank Sperma, dan Bank ASI, di akses pada tanggal 2 Juni 2013

[15] Era Muslim, Empat Permasalahan Kontemporer, di akses pada tanggal  2 Juli 2013

[16] Ibid. hlm 43

[17] Romli SA, Muqaranah Madzahib fil Ushul, Jakarta, 1999 Gaya Media Pratama, hlm  41

[18] walaupun dalam hadis ahad ada sebagian ulama mempersyaratkan diterimanya hadis ahad sebagai dalil hukum, diantaranya adalah madzhab Hanafi. Diantara syaratnya adalah jika tidak terkait dengan peristiwa, tidak berlawanan dengan qiyas, ushul dan kaidah-kaidah yang pasti dalam syari’at dan terakhir perawi hadis ahad tidak menyalahi riwayatnya, karena pa yang diriwayatkannya harus diamalkannya, jika ditinggalkan, berarti ia meninggalkan sesuatu yang seharusnyadilakukan. (lebih lanjut lihat Ramli SA. Op.cit, dan Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Darul Fikr al-Arabi)